PROBLEMA KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERIMPLIKASI PIDANA ADMINISTRASI YANG BERDAMPAK PADA UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Sugianto Sugianto(1*),


(1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
(*) Corresponding Author

Abstract


Abstract

The issue of regional autonomy policy gives very broad autonomy to the district/city government, but in reality, it cannot be realized by the law. The purpose of the roll out of regional autonomy in order to restore the dignity of the people in the region by providing opportunities for political education in the context of improving the quality of democracy in the region, increasing the efficiency of public services in the region, and creating good governance. The extent to which the Central Government in building synergy and harmonization with the Kewrahab / city Regional Government in Indonesia "is still limited to making the Regional Head, in this case, the Regent / Mayor" as the King of the small kings in power in the region. Of course, with this, a crucial problem arises in the region against Corruption.

Keywords: Regional Finance, Regional Autonomy, and Corruption Crime.

 

Abstrak

Permasalahan kebijaksanaan otonomi daerah memberikan otonomi yang sangat luas kepada Pemerintah daerah kabupaten/kota, namun dalam realitanya belum bisa diwujudkan sesuai aturan Undang-undang. Tujuan di Gulirkannya Otonomi Daerah dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah dengan memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, dan penciptaan berpemerintahan yang baik (good governance). Sampai sejauh mana Pemerintah Pusat dalam membangun sinergitas dan Harmonisasi dengan Pemerintahan Daerah Kewrahab/kota di Indonesia “hanya masih sebatas menjadikan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati / Walikota “ sebagai Raja raja kecil yang berkuasa di daerah. Tentunya dengan hal tersebut Muncul permasalahan krusial di daerah terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Keuangan Daerah, Otonomi Daerah, dan Pidana Korupsi.


Full Text:

PDF

References


Abdurrahman (ed.). Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah. Jakarta: Media Sarana Press. 1987

Abu Daud Busroh, ”Ilmu Negara”, Bumi Aksara, Jakarta 2001.

Adnan Buyung Nasution. (et.Al.). Federalisme untuk Indonesia. Jakarta: kompas. 1999

Adrian Sutedi,”Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah”.Jakarta. Sinar Grafika. 2009

Agus Salim Andi Gadjong. Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum. Bogor : Ghalia Indonesia. 2007

Agustino, Leo, Politik dan Otonomi Daerah, Untirta Press, Serang-Banten.2005

Ahmad Yani, ”Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.

Alien,H. JB, Enhancing Decentralisation for Developemnt, The Hague: IULA. 1985

Amrah Muslimin, “Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah”, Alumni Bandung Tahun 1986.

Amrah Muslimin, Pemerintahan Daerah Menurut Perundang-undangan yang Terakhir,”Budhi Dharma, Jakarta. 1957

Andrian Sutedi, ”Implikai Hukum atau Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah”, Sinar Grafika, Jakarta 2009.

APAKSI,”Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.25 Tahun 1999, APKSI, Jakarta.2001

Astawa, Gede Pantja, ”Politik Hukum Pemerintahan di Daerah berdasarkan Pasal 18 UUD 1945”, dalam B. Arief Sidharta dkk.(eds.), Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak (Sebuah Tanda Mata bagi 70 Tahun Prof.Dr.Ateng Syafrudin,S.H.), PT.Citra Aditya Bakti,Bandung.1999




DOI: 10.24235/jm.v4i2.5487

Article Metrics

Abstract view : 16 times
PDF - 5 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Al Mustashfa Indexed by:

        
Reference Management Tool


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

View My Stats