KEWENANGAN  PERADILAN AGAMA  DI DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH

Asep Saepullah

doi:10.24235/mahkamah.v1i2.1305

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DI DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH

Asep Saepullah^(1*),

(1)
(*) Corresponding Author

Abstract

Abstrak

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Dengan penegasan kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaanya dan memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun. Memilik kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Kata Kunci : Kompetensi , Ekonomi Syari’ah dan Yuridis

Abstract

Religious Courts is one of the judicial institutions of judicial power to conduct law enforcement and justice for the people seeking justice in the case tertent between people who are Muslims in the field of marriage , inheritance , wills, grants , endowments, charity, infaq , alms , and economics sharia , With the affirmation of religious courts the authority to resolve the particular case , including violations of the marriage law and its implementation regulations and strengthen the legal basis Sharia Court in exercising its authority in the field of jinayah based bylaws. Choose a judge rule based on region or area . Relative authority of the Religious Court in accordance with the place and position . Religious Courts based in the capital city or in the district capital and jurisdiction covers the area of the city or county . Religious High Court based in the capital city of the province and covers an area of provincial jurisdiction .

Key word: Kompetensi , Ekonomi Syari’ah dan Yuridis

Full Text:

PDF

References

DAFTAR PUSTAKA

A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

A. Wasit Aulawi, Sejarah Perkembangan Hukum Islam dalam Amrullah Ahmad (ed), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al Wajiz, Bogor: Daar Ibnu Rajab, 2001

Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Abdul, Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Islam Press, 1994

Abdullah Tri Whyudi, Peradilan Agama di Indonesia Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Ali Sakti, Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekuatan Ekonomi Modern, Jakarta: Paradigma & AQSA Publishing, 2007

Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi Syariah, Jakarta: PT. Econ Citra Lintas, Kerjasama Dengan Masyarakat Ekonomi Syariah Kerja Sama dengan MUI, BI, Departh, ttp

Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia Jakarta: Kencana, 2008

Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005

Muhammad Amin Summa, Seputar Ekonomi Syariah Studi Tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah, ed,. Kapita Selekta Perbankan Syariah Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (Perluasan Kewenangan Peradilan Agama), Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006

Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Press, 2002

Rifyal Ka’bah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewengan Baru Peradilan Agama, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXI No. 245, IKAHI, Jakarta, April 2006

Roihan A Rosyd, Hukum Acara Peradilan Agama Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Roihan, A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali Press, 1992

Sudikno Mertoku sumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002

Sudikno, Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Bangsa Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1983

Suharwadi, K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Surtahman Kastin, dan Sanep Ahmad, Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan, (Selangor: Dawama sdn. Bhd, 2005

DOI: 10.24235/mahkamah.v1i2.1305