PENEGAKAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILUKADA PRESFEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

sugianto sugianto(1*),


(1) 
(*) Corresponding Author

Abstract


ABSTRAK

 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum / Pemilukada di Indonesia masih adanya kepentingan politik yang cukup tajam “ dalam hal ini karena tarik ulur dalam pembahasan Regulasi sebagai landasan Hukum Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka mewujudkan pemilu yang dermokratis.

Masih adanya Kepentingan Politik dalam Pemilihan Umum / Pemilihan  kepala daerah secara konstitusional berarti memilih kepala daerah atas aturan yang berdasarkaan konstitusi.Ada 2(dua) hal yang penting dicatat.Pertama, ketika pemilihan kepala daerah itu sendiri sedang berlangsung, calon kepala daerah atau tim suksenya tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan semangat dan jiwa konstitusi.

 

Kata Kunci : Pemilu/ Pemilu kada dan Demokrasi

 

 

ABSTRACT

 

Implementation of General Election / Election in Indonesia is still a sharp political interest "in this case because of the drag on the discussion of the Regulation as the foundation of the Law of Election Operation in order to realize a dermocratic elections.

The existence of Political Interest in General Election / Regional Head Elections constitutionally means choosing the regional head for the constitution-based rules. There are 2 (two) important things to note. Firstly, when the election of the head of the region itself is ongoing, the candidate of the regional head or team suksenya should not do things that are contrary to the spirit and spirit of the constitution.

 

Keywords: Election / Elections and Democracy

Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

Gaffar, Janedjri M., 2013. Politik Hukum Pemilu, cetakan kedua, Jakarta: Konstitusi Press.

Gaffar, Janedjri M., 2013. Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, cetakan pertama, Jakarta: Konstitusi Press.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Lutfi, Mustafa, 2010. Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia- gagasan perluasan kewenangan konstitusinal Mahkamah Konstitusi, cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press.

Mulyadi, Dedi,2013. Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif – dalam perspektif hukum di Indonesia, cetakan Kesatu, Bandung : Refika Aditama.

Santoso, Topo, 2006. Penegakan Hukum Pemilu – praktik Pemilu 2004, kajian Pemilu 2009-2014, Jakarta : Perludem-US AID-DRSP.

Sardini, Nur Hidayat, 2011. Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, cetakan Pertama, Yogyakarta : Fajar Media Press

Sahdan, Gregorius dkk, 2008. Politik Pilkada-tantangan merawat demokrasi, Yogyakarta: IPD-Konrad Adenauer Stiftung




DOI: 10.24235/mahkamah.v3i1.2752

Article Metrics

Abstract view : 273 times
PDF - 61 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Mahkamah Indexed By:

  

 

Copyright of Mahkamah (Jurnal Kajian Hukum Islam) ISSN: 2355-0546 (print), ISSN: 2502-6593 (online)

 

Mahkamah (Jurnal Kajian Hukum Islam) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.